Walikota Manado Membuka Konferensi Cabang ke-XXX HMI

Manado, INDIKASINews -- Walikota Manado DR. G.S Vicky Lumentut SH.Msi menghadiri Konferensi cabang ke-XXX Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Kota Manado dengan tema “ Redesain Gerakan HMI Sebagai Upaya Untuk Mengembalikan Semangat Berorganisasi dalam mempertahankan nilai-nilai ke-HMI-an Menuju Masyarakat Madani” di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (18/3).

Kegiatan yang dimulai tepat pukul 21.30 Wita dihadiri lebih kurang 150 orang mahasiswa dan tamu undangan yang terdiri dari tokoh organisasi HMI maupun perwakilan dari Pemkot Manado dan perwakilan dari bebagai organisasi kepemudaan .

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Walikota Manado DR G.S Vicky Lumentut dan rekan-rekan anggota HMI yang sudah bersedia hadir dalam konferensi malam ini, serta bersyukur kepada Allah SWT karena mendapatkan Hibah Tanah berlokasi di Desa Tateli Kecamatan Tateli Kabupaten Minahasa dimana nanti akan dibangun menjadi Kantor Sekretariat HMI Kota Manado dan berharap dapat segera terwujud proses pembangunannya” kata Ketua DPC HMI Manado Siti Herdianti Musa SE.

Pada saat yang sama Walikota Manado DR. G.S Vicky Lumentut S.H Msi DEA turut memberikan sambutan yang intinya adalah “Sebagai Walikota saya merasa bangga kepada Pemuda Pemudi HMI karena sudah menjaga kekompakan dan berpesan agar organisasi ini jangan sampai ditunggangi oleh berbagai kepentingan elemen-elemen yang bermuatan politik, jadikan organisasi HMI sebagai wadah pemersatu generasi muda yang siap berkompetisi di berbagai bidang, kedepannya hindari kegiatan yang bersifat negatif seperti pergaulan bebas, narkoba , miras dan perkelahian yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain”.

Rangkaian acara berakhir dengan tertib dan aman pada pukul 23.15 wita setelah sebelumnya dipersembahkan drama teatrikal buah karya mahasiswa anggota HMI Kota Manado. (kopi)

Tentara dan Polisi Indonesia Tertangap di Malaysia

Kota Kinabalu, INDIKASINews -- Dari keterangan Kepolisian Malaysia, para WNI ini masuk ke daerahnya dengan tujuan untuk mencari pelaku pembunuhan seorang TNI di Pulau Sebatik yang tengah ditahan di Kantor Polisi Wilayah Wallace Bay.

ilustrasi

"Pelaku (penerobos TNI dan Polisi) berpangkat rendah dan tindakan ini dilakukan atas keinginan mereka sendiri. Mereka tidak diinstruksikan," sebut Pejabat Kepolisian Malaysia Inspektur Jenderal Police Datuk Seri Noor Rashid Ibrahim, seperti dikutip dari Asia One, Minggu (15/3/2015).

"Kami belum tahu motifnya, tapi kami percaya walau masuk negara kami secara ilegal para WNI ini tidak punya niat jahat," sambung dia.

Sebanyak 17 Warga Negara Indonesia (WNI) 14 di antaranya merupakan Tentara dan Polisi dilaporkan ditangkap pihak berwenang Malaysia. Penangkapan ini karena belasan orang tersebut masuk wilayah Negeri Jiran tanpa izin.

WNI terdiri dari 10 Polisi, 4 Tentara, serta 3 warga sipil ini menerobos perbatasan Malaysia menggunakan sepeda motor dan speedboats. Mereka tiba sekira pukul 2.45 siang di Wallace Bay.

Kala menerobos wilayah Malaysia, belasan WNI tersebut membawa sejumlah senjata api. Senjata tersebut diduga kuat tak mempunyai izin resmi.

Namun, Noor Rashid mengatakan, pelaku tidak akan diserahkan ke pihak berwenang di Indonesia. Pelaku yang nama serta kewarganegaraannya dirahasikan ini akan diproses sesuai hukum berlaku di Malaysia.

Meski demikian, lanjut Noor Rashid, 17 WNI tetap diinvestigasi. Mereka kemungkinan besar akan dikenakan pasal masuk ke Malaysia secara ilegal serta kepemilikan senjata tak berizin.

Noor Rashid menyatakan, a memastikan 2 orang diduga kuat sebagai pelaku pembunuhan sudah diciduk Polis Diraja Malaysia. (dbs)

Suku Anak Dalam Terancam Punah

Sarolangun, INDIKASI News -- Populasi Suku Anak Dalam (SAD) Terancam Punah, Pasalnya kehidupan suku minoritas yang termarginalkan tersebut dalam keseharian dengan kondisi kelaparan tidak hanya tempat tinggal mereka justru lebih memperhatinkan, hanya beralaskan bambu berjarak beberapa centimeter dari permukaan tanah serta atap hunian (pondok) menggunakan Plastik . Hal itu terjadi di Desa pulau Lintang kabupaten Sarolangun. Saat diwawancara kopi, Husni Tumenggung atau ketua kelompok Suku Anak Dalam (SAD) mengatakan,Kebutuhan hidup bagi suku anak dalam tergantung pada hasil buruan. “ Mata pencarian kami sehari adalah dengan berburu (Babi Hutan) untuk memenuhi kebutuhan keluarga “.Jelas Husin Tumenggung SAD. Lebih lanjut,menurut keterangan Suku Anak Dalam sampai hari ini belum ada perhatian atau uluran tangan dari pihak Pemerintah mengenai kondisi kelaparan yang melanda kehidupan manusia yang termarginal tersebut. “ Kami Hanya bertahan hidup, dan hanya makan seadanya “. Ungkap Husin Ketua Kelompok Suku Anak Dalam. Sementara itu Darwis Jenang (Kepala suku) menyampaikan, Agar pemerintah turut memperhatikan kehidupan suku anak dalam. “ Suku anak dalam merupakan ikon penduduk Jambi yang terkenal diseluruh indonesia bahkan dunia.oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus memperhatikan habitat dam memberikan kehidupan yang layak bagi suku anak dalam “.Harap Darwis Jenang (kepala Suku) SAD.(kopi)

Ahok VS DPRD DKI saling Tuding

Jakarta, INDIKASI News -- DPRD DKI Jakarta yang akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan tuduhan suap pembahasan APBD tidak membuat gentaran Ahok, apalagi sebelumnya Ahok telah melaporkan dugaan dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah ke KPK.

Kisruh dana siluman ini membuat system e-Bugeting menjadi sangat penting demi transparasi dan mencegah korupsi dana anggaran.

Bergulirnya angket DPRD semakin memperuncing hubungan Ahok dengan anggota Dewan yang sejak awal memang sudah tidak harmonis.

Masalah komunikasi menjadi terjadi pemicunya, jumlah upaya mediasipun diupayakan untuk menyelesaikan kisruh anggaran ini termasuk yang telah dinyatakan oleh kader PDI perjuangan sekaligus wagub DKI Djarot Saipul Hidayat, namun bagi Ahok langkah hukum dengan melaporkan dana siluman sebesar 12,1 triliun ke KPK merupakan sebuah langkah yang tak bisa di tawar lagi,demi memberantas korupsi yang masih menggerogoti birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta.

Ahok pun tidak takut di laporkan ke Polisi dengan tuduhan penyuapan, praktek penitipan anggaran yang berujung pada perjanjian kisruh selama ini memang sangat mungkin terjadi, modus pun dimanfaatkan oknum Ligislatif dan Eksekutif untuk berbagi kue Korupsi. (red)

IGW: MELAWAN KETIDAKADILAN

Oleh: Robiansyah. SH (Ketua Umum IGW).
INDIKASI News -- Yang tidak bisa dipungkiri pada jaman sekarang, orang yang lemah akan semakin ditindas. Hal ini banyak terlihat dalam hal penegakan hukum, masyarakat kecil sering terinterfensi dan termarginalkan. Di tengah ketidakmampuan, mereka tidak mendapatkan bantuan hukum yang benar dan memadai. Hukum hanya tajam kepada rakyat kecil.

"Orang kecil mencuri bukan untuk kaya, tapi kebutuhan. Ketika tetangkap dipukuli dan digebuki, baru diproses hukum,"

Belum lagi, proses hukumnya juga sering ditekan. Pihak penegak hukum, seperti kepolisian maupun kejaksaan sering berlebihan memperlakukan proses hukum terhadap mereka. Misalkan tersangka pencurian, proses hukumnya bisa sampai dua bulan. Padahal, kalau barang curian bisa dikembalikan, tidak perlu berlama-lama proses hukumnya.

"Mindset penegak hukum harus dirubah. Banyak petugas memproses perkara orang kecil terlalu lama dengan hukuman yang tinggi pula, padahal bisa dipercepat. Artinya, kalau ditangkap dan barang dikembalikan karena belum sempat dijual, lepaskan saja dan buat surat perjanjian,"

Sementara itu, perkara yang lebih besar seperti KORUPSI dengan jumlah kerugian Negara sampai miliaran rupiah, terdakwa hanya dihukum ringan, diperlakukan dengan exclusive, tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan.

"Perkara lain yang lebih besar, penyidik tidak berbuat maksimal. Banyak kejanggalan yang tidak terungkap karena penyidikannya tidak maksimal. Adanya ketidakadilan dalam hukum dirasakan masyarakat bawah. Penegakan humum belum berpihak kepada rakyar kecil,"

"Kita bisa lihat, apa yang dibuat DPR untuk membantu masyarakat kecil yang menjalani proses hukum? Ini tidak ada, hanya pembiaran,"

IGW menyoroti hasil kunker para anggota Dewan yang tidak pernah ada presentasi ke masyarakat apa yang dihasilkan dari kunker tersebut. Seharusnya setelah kunker, hanya orang-orang dari kalangan eksecutive, akademisi,yang undang untuk presentasinya.

"Kalau DPR dan Pemerintah pro masyarakat,mungkin tak pernah ada kata demo, Kami melawan ketidakadilan dengan kepedulian sesuai dengan hati nurani," Pasanglah Baliho di Hati Rakyat, dan bukan hanya di Pinggir Jalan.

Ulang Tahun Basis STM Budi Utomo Para Alumni Mengadakan Syukuran dan Kegiatan

Jakarta, INDIKASI News -- Alumni STM Budi Utomo (boedoet) Basis WOW 913 (Jalur Daan Mogot) melaksanakan hari dirgahayu Basisnya, dengan agenda kegiatan pertandingan futsal lintas basis, angkatan dan region dengan memberikan Piala atau trophy dan memotongan nasi tumpeng usai lepas dirgahayu WOW 913.

Acara yang dibuka pada hari minggu, 01 maret 2015 dilapangan futsal centro cengkareng oleh ketua umum fokat 145 Ir. Asep Subarna.

“Acara ini juga menjadikan silaturahmi yang tidak permah putus dan tetap solid dalam naungan keluarga Besar Boedoet, Meskipun keterbatasan waktu yang agak sempit untuk menyusun panitia dirgahayu ini, tetapi tidak mematahkan semangat kepanitiaan sehingga acara ini berlangsung.Ujar Ketua Umum Fokat.

Dalam kesempatan yang sama Asep Ketua Umum Fokat 145 Boedoet melakukan konsolidasi melalui "forum kecil centro" dan menyusun struktur kepengurusan antara lain: Aye' TOS 52 sebagai wakil ketua,Ibay' SON 63 sebagai sekretaris jenderal, dan Wiwik sebagai bendahara umum. (1/3/15).

Dengan terbentuknya Badan Kepengurusan Harian Fokat 145 Boedoet periode 2014-2017, Asep juga akan segera membentuk susunan pengurus bidang-bidang dalam organisasi Fokat 145 Boedoet periode 2014-2017, agar dapat merumuskan konsep dan menjalankan program kerja yang berdasarkan kepada kesejahteraan keluarga besar boedoet dan Boedoet besar karna kebersamaan. Ujarnya. (m,beng)

SENI BUDAYA BETAWI YANG HAMPIR HILANG

Jakarta, INDIKASI News – Semakin meningkatnya era modern dikalangan masyarakat khususnya di Jakarta dengan teknologi yang sangat pesat sekarang ini sampai masyarakat Jakarta atau yang sering di sebut Betawi lupa dengan seni budayanya sendiri seperti , Lenong Betawi, Tari Topeng, Silat Betawi, Ondel-Ondel dan Gambang Kromong, sangat di sayangkan Seni dan Budaya Betawi sampai hilang dan terlupakan.

Indonesia adalah Negara yang beragam seni dan budaya sampai terkenal di mancanegara, jangan sampai seni dan budaya daerah di Indonesia khususnya Betawi hilang dan punah, apalagi seni dan budaya Betawi yang sebagai ikon di pusat ibukota.

Bukan hanya seni dan Budaya Betawi saja melainkan seni dan budaya daerah-daerah khususnya di Indonesia harus juga di lestarikan agar tidak hilang dan pudar dari masyarakat Indonesia.

Tingginya nilai seni dan budaya Indonesia sampai ke mancanegara membuat Negara lain ingin meniru, mempelajari bahkan sampai ingin memiliki, masyarakat seharusnya sadar akan tingginya nilai seni budaya Indonesia. (aryo)

Jokowi-JK Ingkar Janji, Harga Beras Melambung Tinggi

Jakarta, INDIKASI News -- Herman Khaeron Wakil Ketua Komisi IV DPR menilai pemerintahan Jokowi-JK telah mengingkari janjinya pada saat kampanye. Herman menjelaskan saat itu Jokowi berjanji akan menstabilkan harga beras agar bisa terjangkau oleh rakyat kecil khususnya menengah kebawah.

"Naiknya harga beras saat ini sangat menyusahkan semua rakyat, namun masih ada yang beranggapan bahwa harga yang tinggi dapat mensejahterakan petani," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2015).

Menurutnya dengan melonjaknya harga beras tidak sertamerta menyejahterkan petani karena petani yang berpenghasilan rendah dan masih banyak di bawah garis kemiskinan juga mengkonsumsi beras yang mahal tersebut.

"Tentu jawabannya belum tentu, karena hampir seluruh petani juga mengkonsumsi beras dan hampir sebagian besar masih dibawah garis kemiskinan karena lahan garapannya tidak ekonomis," ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini mengaku prihatin dengan harga beras yang nampaknya sulit dijangkau rakyat kecil. Dia pun berharap pemerintah jangan hanya kebanyakan pencitraan dan segera melakukan sesuatu agar harga beras bisa kembali ditekan.

"Kami meminta secepatnya pemerintah dapat mengatasinya. Kenaikan harga beras ini tidak terlepas dari beberapa instrumen yang mempengaruhinya, yaitu turunya produksi, ketersediaan stok nasional, naiknya konsumsi, dan distribusi," imbuhnya.

Dia menjelaskan UU Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah mengatur secara rinci tentang Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan, dan Keamanan Pangan, yang didalamnya mengatur tentang kewajiban pemerintah untuk menjaga stok nasional dan stabilisasi harga pangan pokok.

"Untuk itu, kami meminta pemerintah segera lakukan operasi pasar dan penyaluran raskin secara serentak dan bilamana diperlukan bisa disalurkan 2 kali dalan sebulan ini dengan tetap menjaga kecukupan stok beras yang ada di Bulog," ungkapnya. (dbs)

Ketua PAC Pemuda Pancasila Cengkareng dan Tambora Jakarta Barat Siap Mendukung MUSCAB

Jakarta, INDIKASI News -- Jelang pelaksanaan Muscab diperkirakan bulan april 2015 akan datang, pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila, Kota Administrasi Jakarta Barat mengadakan rapat konsolidasi koordinasi organisasi bersama pengurus dan anggota PAC PP Kecamatan Cengkareng dan PAC PP Kecamatan Tambora.

Acara digelar dimasing-masing PAC, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Cengkareng dan Tambora, Minggu (22/2/2015) sekitar pukul 12:00 WIB, tampak hadir pengurus MPC PP, PAC PP dan Ranting PP. 

Sekertaris MPC PP Jakarta Barat Marjuki, mengungkapkan, agenda kegiatan berupa konsolidasi organisasi dalam rangka evaluasi kegiatan tersebut, cukup membanggakan dirinya. Pasalnya, para kader dan pengurus PP se-Jakarta Barat solid dan siaga, dalam menjadi garda terdepan demi kemajuan pemuda pancasila dan pengawal pembangunan daerah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sekitar.

Melihat kekompakan dan solidaritas yang tinggi dari kader-kader PP Jakarta Barat,H.Bambang Sudirman (KUMANG) dan H.Asbanu yang saat ini menyatakan kesiapan dan berharap dukungan penuh dari seluruh anggota untuk kembali dipilih menjadi ketua PAC Cengkareng dan Tambora Jakarta Barat 2015-2019, 

merasa tidak tega meninggalkan organisasi Pemuda Pancasila berawal dari kader anggota, ketua ranting dan akhirnya menjadi Ketua PAC, sekaligus merupakan tidak hanya kader idielogis-nya, tapi juga sebagai kader biologis-nya.

“Dalam rangka jelang Muscab Pengurus MPC Pemuda Pancasila Jakarta barat pada bulan April 2015 mendatang saya menyatakan kesiapan dan berharap dukungan sepenuhnya dari kader di tingkatan pengurus Ranting, serta seluruh anggota untuk kembali memberikan amanah menjadi Ketua PAC PP masa periode 2015-2019 mendatang”, papar Ketua PAC Cengkareng dan Tambora Jakarta Barat. 

Sementara itu, H. Asbanu dan H. Bambang Sudirman (KUMANG) selaku Ketua PAC Tambora dan Ketua PAC Cengkareng dalam kata sambutan mewakili seluruh pengurus dan anggota menegaskan, anggota Pemuda Pancasila saat ini dalam kondisi siap siaga dalam mengawal dan menjaga pembangunan daerah serta menyatakan kesiapan untuk mendukung sepenuhnya Calon Ketua MPC Jakarta Barat periode mendatang.

“Kami kader Pemuda Pancasila, siap sepenuhnya menegakkan harkat dan martabat oragnisasi demi mejaga kebesaran dan nama baik organisasi serta menyatakan kesiapan sepenuhnya mendukung dan sukseskan Muscab di bulan April 2015 mendatang dengan memilih Calon Ketua MPC periode mendatang,” tegas H. Asbanu dan H.Bambang Sudirman (KUMANG)

Sedangkan pada kesempatan rapat konsolidasi ini, juga diberikan pembekalan kepada para peserta rapat oleh pengurus MPC PP Jakarta Barat dengan dipandu oleh MPO DKI, Hakim Pohan salah seorang pengurus PP Tinggkat DKI. (bie)

Depok di Terror BOM

Depok, INDIKASI News --Setelah terjadi ledakan di Mal ITC Depok pada Senin sore, 23 Februari,sekitar 17.30 , kepolisian masih terus mengadakan penyelidikan. Tim dari Inafis

atau sistem identifikasi berbasis sidik jari dan unit K-9 atau anjing pelacak telah mendatangi di lokasi ledakan. Mereka tiba sekitar pukul 22.00 WIB, kemarin. Kepolisian langsung melebarkan area sterilisasi dengan garis polisi dari lantai 2 hingga ke lantai Underground. Awak media dan warga tidak diperbolehkan mendekati lokasi. Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kota Depok, Komisaris Tri Yulianto, mengatakan tim Gegana masih mengidentifikasi sebuah kardus berwarna cokelat yang sempat mengeluarkan ledakan ringan. “Masih dicek,” kata Tri kepada INDIKASI News, Senin malam, 23 Februari 2015. Setidaknya ada tiga hal yang penting dari kejadian itu:

1. Suara ledakan ringan dari area toilet Seorang saksi, Guruh, 31 tahun, saat buang air kecil mendengar suara ledakan dari dalam toilet lantai 2 (Mezanine) Mal ITC Depok sekitar pukul 17.30. Ia kemudian langsung memberitahu petugas keamanan mal. Suara ledakan ringan sebanyak satu kali. Tidak ada korban jiwa dalam ledakan itu. “Pas meledak, pengunjung langsung pada berhamburan keluar,” ujar Sony, petugas kebersihan mal tersebut.

2. Sebelumnya terlihat ada bungkusan Sony mengatakan, sebelumnya ia sudah melihat bungkusan benda mencurigakan itu berada di area toilet sekitar pukul 16.00.“Saya kira itu barang milik pengunjung yang tertinggal,” kata Sony kepada Tempo di lokasi kejadian.

3. Bahan Ledakan Ditemukan sebuah kardus cokelat yang sempat mengeluarkan ledakan ringan di area toilet lantai 2 (Mezanine) Mal ITC Depok. Menurut seorang anggota kepolisian, kardus itu berisi tiga botol aki, kaleng cat, kabel berwarna merah dan hitam, serta baterai yang sudah hancur. Kardus dan isinya itu kemudian dibawa oleh tim Gegana ke dalam salah satu mobil polisi. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya, Komisaris Besar Martinus S banyak orang menduga bahwa kejadian peledakan bom atau mungkin lebih pasnya ledakan petasan (krn daya ledakannya yg sungguh sangat kecil) di Mal ITC hanyalah pengalihan isu dari isu-isu besar di Negeri ini, isu-isu apalagi momentnya berbarengan dengan pertikaian antara institusi POLRI vs KPK , tapi walaupun dengan ledakan kecil namun efeknya luar biasa, hampir berita bom ini menutupi berita berita besar lainnya yg hingga kina belum ada ujung pangkalnya. (slm)

ORANG BIAK BUTUH PEMIMPIN,BUKAN RIBUT SOAL PEMIMPIN

Biak Numfor, INDIKASI News -- Menjelang Pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Biak Numfor Thomas A.E Ondi, SE menjadi Bupati Biak Numfor secara definitif, yang selama ini dijalankan oleh beliau sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Biak Numfor, cukup banyak menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dari beberapa oknum Pejabat maupun Aktivis asal Biak Numfor yang mungkin karena beragam faktor. Maka berdasarkan beberapa informasi yang disinyalir oleh Yerry Y Y Korwa, SE selaku Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institusion Government Watch(IGW) Wilayah Provinsi Papua kepada Media INDIKASI News.com di Jakarta baru-baru ini, bahwa “Orang Biak saat ini sangat membutuhkan Pemimpin Daerah yang definitif” pasca tertangkapnya Bupati Yesaya Sombuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2014 lalu di Jakarta yang hampir marak diliput oleh semua media, baik media cetak bahkan media elekronik di Indonesia, sehingga orang Biak merasa sangat terpukul dengan peristiwa yang menimpa Pemimpin Daerah (hasil pilihan mereka pada Pemilu Kepala Daerah 2014 lalu) itu.

Sejak itu pula Pemerintahan Daerah Kabupaten Biak Numfor menjadi stagnan dan tidak berjalan normal sebagaimana mestinya sehingga merugikan masyarakat dan daerah dari sisi pembangunan disemua aspek. Yerry Y Y Korwa, SE mengakui kinerja Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE selaku pelaksana tugas (Plt) Bupati Biak saat itu telah dijalankan dengan sangat maksimal. Karena Yerry mengakui, kemampuan seseorang menjalankan tugas dan tanggungjawab kepemimpinan yang ruang lingkupnya daerah, dalam kondisi darurat sebagaimana dihadapi Daerah dan Masyarakat Kabupaten Biak Numfor saat itu, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena beliau harus mengambil keputusan-keputusan strategis urgen yang tidak dapat ditunda. Sehingga mestinya kita memberi dukungan dan bantuan bukan sebaliknya menghambat beliau dalam kesiapannya memimpin masyarakat dan daerah Kabupaten Biak Numfor ini secara definitif di tahun-tahun sisa yang ada ini. Kita mestinya merenung akan kejadian yang menimpah pemimpin daerah kita karena berdampak pada pembangunan daerah dan masyarakat kita dimana kita sudah terlambat kereta dibanding daerah lain sekitar kita. Yerry juga menilai bahwa proses administratif Pelantikan Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati definitif sudah sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku, apalagi sudah melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Biak Numfor (peran Legislatif) yang tahapannya dimulai dengan Pengumuman Pemberhentian Drs. Yesaya Sombuk, M Si sebagai Bupati dan Pengangkatan Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati periode 2014-2019 sesuai Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 pasal 42 ayat 4 dan peraturan pendukung lainnya. Tahapan berikutnya adalah mengantarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Biak Numfor menetapkan Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2014-2019 kepada Gubernur Provinsi Papua yang selanjutnya oleh Gubernur, diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mendapatkan Penetapan dan Pengesahan. Ini diharapkan segera terealisir sehingga pembangunan masyarakat dan Daerah serta roda pemerintahan dapat berjalan secara baik dan normal.

Yerry menjelaskan bahwa proses inilah yang sedang ditunggu Masyarakat, bukan Ribut-ribut dan saling tuding.

Pada kesempatan yang lain, Yerry pun menyampaikan bahwa KAMAR ADAT PENGUSAHA PAPUA (KAPP) Kabupaten BIAK NUMFOR yang identik dengan KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PAPUA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR sangat berharap, agar Pelantikan Wakil Bupati Thomas A.E Ondi, SE sebagai Bupati Kabupaten Biak Numfor periode 2014-2019 sesegera mungkin dilaksanakan sehingga Para Pengusaha Anak Adat Papua yang ada di Kabupaten Biak Numfor ini dapat menjalankan fungsi dan peran aktifnya ikut serta membantu pemerintah sesuai profesi mereka sebagai Pelaku Pembangunan di bidang Ekonomi dapat berjalan normal dan wajar. Hal ini dipandang penting karena kesempatan meraih peluang kerja dan keberpihakan oleh Pemerintah Daerah yang selalu diharapkan ini juga dapat terlaksana secara nyata dan jelas karena Kebijakan diperoleh dari Kepala Daerah yang definitif. Kepada Redaksi Media KPK Pusat di Jakarta, Yerry juga atas nama pimpinan KAPP Biak Numfor menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Institusion Government Watch (IGW) dan Media INDIKASI News.com yang sudah memberi waktu dan ruang untuk teman-teman Anggota Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Biak Numfor menyampaikan aspirasinya sekaligus membangun hubungan kemitraan yang berkelanjutan dengan teman-teman Pengusaha Nasional lainnya di luar Papua dalam Wilayah NKRI. Karena akses Media Online INDIKASI News.com ini sudah merambah sampai ke seluruh pelosok negeri di Nusantara ini, maka kemungkinan perluasan jaringan usaha pun dapat terbangun secara nasional. Yerry sangat yakin bahwa dengan memiliki akses ini maka Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Biak Numfor dapat menjaring Investasi masuk ke Kabupaten Biak Numfor sebagaimana ungkapan Thomas A.E Ondi, SE kepada KAPP Biak Numfor untuk selalu harus dapat menunjukan bukti hasil. (aya)

Negara Darurat Hukum dan Keadilan di Mata IGW

Jakarta, INDIKASI News -- Kiranya tak berlebihan bila kondisi hukum di negara kita berstatus negara hukum. Bukan bermaksud menyaingi pemerintah yang berwenang mengubah status keamanan negara ke darurat sipil atau darurat militer. Tapi memang begitulah kondisi hukum di negara kita saat ini. Kondisi demikian menuntut keputusan cepat tentunya dengan memperhatikan rasa keadilan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kenapa saya sebut kondisi hukum di Indonesia berstatus darurat hukum? Lihat saja sekarang. Berbagai macam makelar hukum bermunculan. Mulai dari makelar kasus yang sempat mengguncang Polri, makelar pajak yang kini mewabah di kementerian keuangan,makelar Keadilan yang menjalar ditubuh Kehakiman dan Kejaksaan dan entah akan muncul makelar apa lagi nanti?. Yang jelas kasus-kasus di atas sedikit banyak mencederai rasa keadilan masyarakat.\

Kondisi darurat Hukum dan Keadilan ini diperparah dengan bobroknya moral beberapa hakim. Mereka yang seharusnya menjatuhkan putusan dengan adil kini harus ikut meringkuk di bui karena perbuatan mereka sendiri. Rupanya korupsi pun merambah ke jajaran institusi kehakiman.

Jaksa? Setali tiga uang. Beberapa jaksa malah diduga terlibat makelar pajak Gayus. Akhirnya mereka yang terlibat dinonaktifkan dari jabatan struktural. Keadaan ini makin memperparah kondisi hukum di negara kita.
Bagaimana dengan Polri? Perbuatan salah seorang perwira tingginya, yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan dinegara kita, yang berkoar-koar ke publik terkait adanya Tindak Pidana Korupsi kasus di tubuh Polri, sedikit banyak membuat Polri kebakaran jenggot. Tim Independen segera dibentuk dan mulai memeriksa beberapa pihak terkait. Celakanya lagi, Sang Komisi Pemberantasan Korupsi yang membongkar kasus di tubuh Polri malah dikenai sanksi disiplin. Alih-alih membongkar kasus yang merajalela di kepolisian, malah perang saudara yang terjadi. Melindungi sang Korupsi, menyingkirkan Sang Pahlawan atau memang berniat menegakkan hukum? Entahlah.

Para lapisan masyarakat pun sedikit banyak menyumbang peran dalam penciptaan status darurat hukum di negara kita. Mereka yang notabene merupakan para sipil mulai ikut terjun ke dunia hitam. Kasus suap menyuap yang dilakoni beberapa instansi kini sedang menjadi sorotan di kalangan masyarakat. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya bagaimana sebenarnya kerja Instansi itu? Apakah mereka selalu “bermain uang” dalam tiap perkara yang mereka tangani? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul di masyarakat. Kasus ini telah mencoreng Pemerintahan sebagai pemerintah yang mulia.

Tidak berdayanya keempat penegak hukum (lazim disebut sebagai Catur Wangsa), sangat berbahaya bagi kehidupan hukum di negara kita. Dengan tidak berdayanya keempat penegak hukum tersebut akan menjadikan masyarakat tidak percaya lagi akan hukum. Dengan tidak adanya kepercayaan masyarakat, negara akan menghadapi suatu anarki yang tentunya tidak kita harapkan. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya bila hukum di negara kita berstatus darurat hukum dan keadilan. Dan bila para catur wangsa tidak segera kembali ke jalan dan fungsinya masing-masing, negara kita cepat atau lambat akan jatuh ke jurang anarki. Suatu tindakan revolusioner perlu dilakukan oleh pemerintah guna mencegah kehancuran hukum dan mengembalikan status hukum dan keadilan menjadi tertib hukum dan adil."Ujar Ketua Umum DPP IGW. (ksr)

Diduga PNS Daerah Banjarmasin Berbuat Mesum di Jakarta

JAKARTA, INDIKASI News -- Mensinyalir dugaan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Kepegawaian Daerah Diklat Banjarmasin Kalimantan yang diketahui berinisial SHS diduga datang ke Jakarta untuk berhubungan mesum dengan wanita pramuria disalah satu tempat hiburan malam yang berlokasi di Lokasari Mangga Besar Raya Jakarta Barat.

Sebut saja Yani (nama samaran) wanita malam yang berhasil memenuhi nafsu biraha SHS berulang kali sejak 2014 lalu dan kini Yani dalam keadaan hamil tua. 

Perbuatan yang dilakukan oleh oknum PNS semacam ini jelas-jelas sudah melanggar kode etik dan nama baik PNS yang notabene diatur kedisiplinannya dalam Undang - Undang Kepegawaian Negara.

Tindakan oknum seperti ini harus diproses untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena sangat memalukan serta melanggar aturan kepegawaian. Untuk itu perlu diantisipasi lewat hukum sehingga adanya efek jera bagi PNS - PNS yang lain di Wilayah NKRI. 

Menurut sumber yang didapat Media KPK, SHS masih berhubungan intim meskipun Yani dalam kondisi hamil tua.

Karena Yani kini dalam keadaan hamil tua hasil hubungannya dengan SHS, maka Yani pun meminta pertanggungjawaban SHS dengan sebuah pernikahan. Alhasil SHS pun mau menikahi Yani dengan cara nikah siri, walaupun pernikahan tersebut hanya sah secara Agama, namun tidak diakui oleh negara.

Menurut analisa hukum, bahwa Yani telah dikorbankan dalam beberapa aspek, dan SHS telah melakukan pelanggaran hukum.

Hasil analisa tersebut jika dilihat dari aspek hukum, Yani sudah dikorbankam dengan cara pernikahan siri, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA, sehingga tidak ada jaminan terhadap kelangsungan hidup Yani dan bayi yang dikandungnya. Yani juga tidak mendapatkan hak seorang istri dalam perolehan harta.

Walaupun hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat awan sebagai sebuah kasus "enak sama enak", tapi hal yang dilakukan SHS harus segera ditindak secara hukum, dan harus mendapatkan sanksi tegas dari Dinas Kepegawaian Banjarmasin. Walaupun disebut "enak sama enak" tetap saja yang banyak dirugikan adalah Yani.

Menurut LSM IGW (Institution Government Watch), yang dikonfirmasi terkait kasus seperti ini, pihaknya akan mengusut tuntas dugaan perbuatan mesum yang dilakukan oknum PNS Banjarmasin.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua LSM IGW, Robiansyah saat ditemui di kantornya, Rabu (11/02/15).

"Kami akan usut tuntas kasus ini sampai oknum PNS tersebut mendapatkan sanksi berat, kalau perlu sanksi pemecatan sampai sanksi pidana," ujar Robiansyah. (Tim Media KPK)

Banjir DKI JAKARTA

Pemerintah harus sigap menangani permasalahan Banjir yang sampai saat ini masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk Pemprov DKI Jakarta.
Sedangkan APBD yang dikucurkan amatlah besar untuk penanggulangan bencana banjir,diduga ada indikasi penyelewengan dana negara oleh oknum pemerintah. (Bie)

Demi Dana BOS, Oknum Kepsek di Pandeglang Palsukan Tanda Tangan

Pandeglang, INDIKASI News -- Kepala Sekolah adalah sosok yang seharusnya menjadi contoh yang baik buat para guru dan anak didiknya. Tapi lain apa yang telah dilakukannya oleh oknum Kepala Sekolah SDN Tarumnegara 03 Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang Banten.

Pasalnya oknum Kepala Sekolah tersebut diduga telah memalsukan tanda tangan ketua Komite Sekolah tersebut. Demikian yang dikatakan narasumber yang enggan disebutkan namanya kepada Media KPK.

Selain itu diduga memalsukan tanda tangan bahkan, dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah dikucurkan oleh Pemerintah seharusnya dapat membantu kesejahteraan siswa, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu berkaitan hal tersebut, Kepala Sekolah Tarumnegara 03 setelah dikonfirmasi dikediamannya oleh Wartawan Media KPK menuturkan, ia mengaku di Sekolahnya sangat kondusif, padahal sebelumnya Wartawan Media KPK sudah melakukan investigasi ke lapangan, dan telah menemukan bukti dari narasumber.

Terealisasinya anggaran dana BOS ini atas pengajuan dan kerjasama pihak sekolah, pendapatan dan pengeluaran anggaran dana tersebut tidak bisa terlepas dari peran serta Kepala Sekolah, bendahara dan Ketua Komite sekolah.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN Tarumnegara 03, namun jawabannya dan penjelasannya, Kepala Sekolah ini bertolak belakang dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Manurut narasumber bahwa di sekolah ini tidak ada kerjasama yang baik antara Kepala Sekolah dan Ketua Komite yang sekarang menjabat dan tidak pernah difungsikan dari anggaran dana BOS.

Lalu siapa yang menandatangani pengajuan anggaran tersebut, dan pengajuan SPJ sementara Ketua Komiteu tidak pernah menandatangani sejak dipimpin oleh Kepala Sekolah yang saat ini menjabat.

Untuk itu, kami berharap kepada pihak yang berwajib agar segera menindak tegas oknum Kepala Sekolah yang diduga kuat melakukan pemalsuan tanda tangan Ketua Komite Sekolah. (RUBEL)

LSM Garda Tipikor Sulut Desak KPK Lakukan Penyelidikan Sejumlah Kasus Tipikor Dan Gratifikasi

Sulut, INDIKASI News -- Ketua LSM Garda Tipikor Sulut, Ato Tamila angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di balik semboyan membangun Sulawesi Utara (Sulut) bebas tanpa korupsi. Kasus dugaan ini sudah diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2010 lalu, akan tetapi sudah masuk di tahun 2015 ini kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi seakan - akan didiamkan oleh pihak KPK sendiri.

Seharusnya KPK sejak tahun 2010 sudah melakukan langkah - langkah penyelidikan terhadap sejumlah temuan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan gratifikasi yang ada di meja KPK sendiri.

Pada tahun 2010, KPK telah memanen kasus dugaan tipikor di Sulut sebanyak 480 kasus tipikor dan sekarang sudah masuk di usia 12 tahun dan khususnya Abraham Samad sebagai ketua KPK sampai mau berakhir di bulan desember 2015, belum pernah mengungkap akan kasus dugaan tipikor dan gratifikasi di Sulut.

Seperti beberapa dugaan kebijakan yang terselubung oleh Dr.Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulut yang memberikan semboyan membangun Sulut tanpa korupsi, anak perbatasan utara NKRI ini (Talaud ) sangat fokal dengan slogan anti korupsi dan telah membeberkan sejumlah dugaan tipikor dan gratifikasi yang terselubung antara lain ; 1. Pada masa periode pertama Dr. Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulut ( 2005-2010 ) telah menyampaikan secara tegas pada beberapa kesempatan baik formal dan informal bahwa pertambangan PT.Mears Soputan Mining (PT. MSM) di Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara milik pengusaha Australia ini. “Selama saya menjabat sebagai Gubernur Sulut jangan harap memberikan izin kepada PT.MSM untuk beroperasi karena akan merusak lingkungan hidup dan hal ini di dukung penuh oleh elemen masyarakat Kabupaten Minahasa Utara bahkan pemerintah pusat waktu itu melalui menteri lingkungan hidup, Rahmad Witular juga mendukung tidak memberikan surat izin operasional PT.MSM tersebut walaupun ada upaya suap oleh pihak PT.MSM senilai Rp 4 miliar.

Namun sangat di sayangkan ketika akan berakhir masa jabatan Gubernur Sulut dan siap memasuki pencalonan kedua kalinya Sinyo Harry Sarundajang berubah 100 derajat dengan dugaan telah memberikan izin ke PT.SMS, hal ini sudah di ketahui oleh masyarakat luas tetapi tidak berdaya karena dugaan akses informasi dan aparat sudah di bawah kendalikan oleh Sinyo Harry Sarundajang sehingga tidak pernah terangkat ke permukaan publik di mana PT.SMS telah di duga melipat gandakan dana sebagai kompromi agar bapak Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulut dapat memberikan izin operasi PT.MSM. Diduga Gubernur Sulut telah menerima suap sebesar Rp 20 miliar yang akhirnya meloloskan PT.MSM untuk beroperasi.

Ketua LSM Garda Tipikor Sulut menduga ada praktik gratifikasi di balik keluarnya izin operasi PT.MSM. Untuk itu KPK harus berani melakukan langkah penyelidikan terhadap kasus dugaan penerimaan suap ini.

2. Dugaan pembangunan sarana air bersih melalui proyek Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara dengan anggaran Rp 5 miliardan lokasi di Paniki Kecamatan Mapanget Manado diperuntukan bagi masyarakat di Kelurahan Paniki. Tapi dugaanya di bangun di kawasan PT. Grand Kawanua Internasional (kawasan hotel Novotel dan perumahan elit). Hal ini karena pemilik perusahaan tersebut Haryanto Hadikosumo di duga orang dekat dan di duga sebagai penyandang dana Sinyo Harry Sarundajang ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulut tahun 2010 - 2015 sehingga pembangunan air bersih bukan masyarakat yang menikmati tetapi perusahaan tersebut, bahkan dugaan pembangunan sarana air bersih tersebut dilakoni oleh perusahan milik anaknya sendiri.

3. Dugaan pembangunan Gedung expo,Taman Anggrek di Kairagi Manado yang telah di anggarkan dari APBD sebesar Rp 15 miliar, tetapi hingga kini kondisi geung tersebut terlantar dan sangat memprihatinkan karena di bangun oleh perusahaan anaknya sehingga tidak tersentuh oleh hukum (pada saat itu).

4. Dugaan pembangunan kantor Perwakilan Sulut di Jakarta di renovasi dan di bangun dengan menggunakan dana APBD Sulawesi Utara sekitar Rp 300 miliar dan saat ini telah di serahkan pengelolaanya dan di kontrakan kepada pihak ke tiga selama 30 tahun dengan nilai kontrak per tahun sebesar Rp 10 miliar yang masuk ke kas pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (hal ini tidak wajar) dan bahkan telah merugikan masyarakat Sulawesi Utara karena ada indikasi kolusi dengan Sinyo Harry Sarundajang bahkan ada dugaan korupsi karena dengan biaya sewa yang tidak sebanding dengan anggaran pembangunanya dan apabila KPK benar-benar melakukan penyelidikan apa yg terselubung selama kepemimpinan Dr.sinyo Harry sebagai Gubernur Sulut pasti banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratfikasi terungkap. KPK harus berani melakukan langkah - langkah penyelidikan. KPK harus bertindak tanpa pandang bulu, demi penegakan supremasi hukum.

Benarkah semboyan membangun Sulut tanpa Korupsi ?. (red)