Jakarta, INDIKASI News -- DPRD DKI Jakarta yang akan melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dengan tuduhan suap pembahasan APBD tidak membuat gentaran Ahok, apalagi sebelumnya Ahok telah melaporkan dugaan dana siluman sebesar 12,1 triliun rupiah ke KPK.
Kisruh dana siluman ini membuat system e-Bugeting menjadi sangat penting demi transparasi dan mencegah korupsi dana anggaran.
Bergulirnya angket DPRD semakin memperuncing hubungan Ahok dengan anggota Dewan yang sejak awal memang sudah tidak harmonis.
Masalah komunikasi menjadi terjadi pemicunya, jumlah upaya mediasipun diupayakan untuk menyelesaikan kisruh anggaran ini termasuk yang telah dinyatakan oleh kader PDI perjuangan sekaligus wagub DKI Djarot Saipul Hidayat, namun bagi Ahok langkah hukum dengan melaporkan dana siluman sebesar 12,1 triliun ke KPK merupakan sebuah langkah yang tak bisa di tawar lagi,demi memberantas korupsi yang masih menggerogoti birokrasi di pemerintahan DKI Jakarta.
Ahok pun tidak takut di laporkan ke Polisi dengan tuduhan penyuapan, praktek penitipan anggaran yang berujung pada perjanjian kisruh selama ini memang sangat mungkin terjadi, modus pun dimanfaatkan oknum Ligislatif dan Eksekutif untuk berbagi kue Korupsi. (red)
.jpg)
