"Timbul Kembali", PRD Dukung Jokowi

Jakarta, INDIKASINews -- Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono mengatakan, PRD akan mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla atau Jokowi-JK yang mengedepankan Trisakti dan Nawacita.

Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar Kongres VIII di Hotel Acacia, Jakarta. Partai yang dikenal sebagai kelompok penentang rezim Orde Baru kini bangkit lagi dengan mendukung Jokowi.

Bersama partainya, Agus Jabo bertekad kembali menegakkan cita-cita sesuai dengan amanat proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang berada di garis ideologis Pancasila. Kendati begitu, PRD akan berseberangan dengan pemerintah jika Jokowi-JK tidak dalam on the track (sesuai jalur) Trisakti dan Nawacita-nya. "Tapi jika tidak, kita akan beroposisi," tegas Agus.

"Kita akan (ikut) memperjuangkan Trisakti sebagaimana pemerintah sekarang (Jokowi-JK) juga ikut menjalaninya dengan Nawacita-nya," ujar Agus Jabo di Jakarta, Selasa (24/3/15). (dbs)

Ical menyerukan, Lawan terhadap Kubu Agung Laksono Cs

Jakarta, INDIKASINews -- Aburizal Bakrie selaku Ketua Umum Golkar Munas Bali Aburizal menyerukan kepada seluruh kader dan loyalisnya baik di tingkat daerah maupun fraksi di DPR agar dapat melakukan perlawanan terhadap Golkar kubu Agung Laksono terkait pengesahan sepihak Menkumham atas munas Ancol sebagai pengurus yang sah.

Dia pun menilai bahwa posisi kubu Munas Ancol arahan Agung Laksono memang punya legal standing atas tindak kekuasaan Yasona Laoly yang menamakan dirinya Menkumham, tapi sekali lagi menurutnya hal itu tidak berdasarkan hukum yang sah.

"Secara 'de jure' Kubu Agung Laksono dimenangkan Yasona, tapi secara 'de facto' kami lah yang punya kekuasaan. Dan tidak akan pergantian apa-apa di tubuh Golkar. Fraksi gak bisa direbut. Dan hanya satu kata Lawan," tegas pria yang akrab disapa Ical, Senin (23/3/15).

"Maka kita tunggu saja yang legal nanti.

Dan pada prinsipnya kita tunggu putusan pengadilan. Indonesai negara hukum bukan kekuasaan karena itu produk-produk harus berdasarkan hukum," beber mantan Menkokesra ini.

Dia pun juga kembali menegaskan bahwa tidak namanya pergantian Fraksi seperti yang disampaikan oleh kubu Agung Laksono.

"Fraksi tetap berjalan seperti biasa dipimpin Ketua Fraksi Ade Komarudin dan Sekertaris Bambang Soesatyo," pungkasnya.(dbs)

KPK-DPR: Tak Ada "Kongkalikong" Kasus

Jakarta, INDIKASINews -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrachman Ruki dan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. "KPK merupakan komisi negara. Tapi, jangan dipandang komisi ini seperti institusi negara, jelas tidak sama. Kami, akan membangun komunikasi yang lebih bagus dalam menyelesaikan masalah. Sekali lagi, jangan dilihat ini sebagai kong kalikong apalagi perselingkuhan," kata Ruki seusai melakukan pertemuan tersebut.

Fadli Zon Wakil Ketua DPR RI

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2015) untuk membicarakan kesepakatan dan komitmen dalam menjalin komunikasi intensif dengan DPR. Pertemuan tersebut sekaligus membantah adanya dugaan kerjasama atau kongkalikong antara lembaga anti rasuah tersebut dengan DPR.

Fadli Zon mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan pimpinan KPK serta DPR membuka diri agar pimpinan KPK menjalin komunikasi intensif dengan lembaga-lembaga negara. Bahkan, Politisi Partai Gerindra ini menegaskan pihaknya terus mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi serta tidak ada kongkaling kasus antara DPR dan KPK. "Kami berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi. Tidak ada agenda DPR ingin melemahkan KPK," tegas Fadli Zon.

Dia menegaskan, kedatangan pimpinan KPK ke DPR pada masa reses ini hanyalah sekedar sebuah courtesy call (kesopanan pemanggilan). Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), wajar bila pihaknya berinisiatif mengunjungi para pimpinan lembaga negara.

"Saya senang sekali hari ini pimpinan dewan dan pimpinan Komisi III bahwa keberadaan kami sudah dipahami. Faktanya, kami berlima, tiga Plt dan dua pimpinan KPK yang lama membawa KPK," tandasnya. (dbs)

Agung Laksono : Prabowo Jangan Ikut Urusan Internal Golkar

Riau, INDIKASINews -- Ditempat lain Ajisutisyoso mengatakan kepada petinggi , pengurus partai politik (Parpol) urus saja parpol sendiri untuk menghadapi Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak sebanyak 275 daerah akan melakukan pemilihan Kepala daerah ( red. Gubernur, Walikota, Bupati) seIndonesia hingga akhir bulan Desember 2015 . Jangan pula sibuk urus partai politik orang lain alias ikut campur ketus Ajisutisyoso seorang pengamat politik Indonesia singkatan dari (Pepi).

Hari Jum'at (13/5-15) Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono hasil Munas (Musyawarah Nasional) Ancol melanjutkan Road show politiknya dengan menemui Ketua Umum DPP Hanura Haji Wiranto di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta. Agung menjelaskan posisi Golkar dalam kepemimpinannya saat ini adalah sebagai partai pendukung pemerintah.

Oleh karena itu tidak selayaknya partai berafiliasi dalam sebuah koalisi yang dibentuk pada saat pilpres, karena akan memecah belah masyarakat. Sehingga dirinya membawa Golkar keluar dari (Koalisi Merah Putih) dan bergabung dengan partai pendukung yakni Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ada hal disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Haji Prabowo Subianto yang membuat gerah pengurus partai Golkar Munas Ancol yakni kepengurusan Golkar hasil Munas Bali-lah yang sah. Prabowo mengatakan pengakuan pemerintah atas Munas Ancol membahayakan proses demokrasi di Tanah Air.

Menanggapi hal itu Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, Agung Laksono berkomentar meminta Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak usah ikut campur urusan internal partai berlambang beringin karena sudah ada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memutuskan mewakili pemerintahan yang sah.

Kementerian Hukum dan HAM yang berhak menentukan sah atau tidaknya kepengurusan partai beringin, bukan orang dari partai lain.

"Urusan dalam negeri Partai kami tidak usah ikut campur lah," kata Agung Laksono usai bertemu Haji Wiranto di Kantor DPP Hanura, Jakarta kepada wartawan .

Kami selesaikan sendiri urusan kami, kami juga punya cara sendiri, apalagi sudah ada guidance (panduan)," ujar Agung. (kopi)

Kubu Ical Mulai Merapat Ke Agung

Jakarta, INDIKASINews -- Kubu Aburizal Bakrie pindah ke kubu Agung Laksono setelah pemerintah mengakui hasil Munas Ancol Jakarta yang dipimpin Agung Laksono-Zainuddin Amali.

Leo mengakui, tiga di antara Kubu Ical yang bergabung dengan kubu Agung Laksono adalah Airlangga Hartanto, Mahyudin, dan Erwin Aksa. Ketiga tokoh tersebut, jelas Leo lagi, akan mendapat posisi di dalam kepengurusan Golkar.

"Ada puluhan orang yang sudah mendaftar (ke kubu Agung)," ujar Leo Nababan, Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta, Sabtu (14/3)..

Leo mengatakan pihaknya masih menunggu balasan surat dari Ical mengenai nama-nama yang akan dimasukkan ke dalam kepengurusan DPP Golkar kubu Agung. Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly dalam suratnya kepada Agung Laksono mengatakan bahwa sesuai putusan Mahkamah Partai Golkar, Agung harus mengakomodasi kader Golkar dari kubu lain.

"Kita minta ARB nama-nama yang dimasukkan ke kepengurusan baru sesuai amar putusan Mahkamah Partai yang diendorse oleh Menkumham untuk mengakomodir nama yang mau menjadi pengurus sesuai PDLT; prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tak tercela," jelas Leo.

Selain itu, Leo juga mengatakan perombakan pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR, dilakukan seusai masa reses DPR pada 23 Maret nanti. Dia menegaskan DPP Golkar menugaskan Ketua DPR Setya Novanto untuk melakukan perombakan tersebut.

Leo mengutarakan pihaknya menunggu jawaban Ical hingga pukul 12.00 Sabtu (14/3). Jika tidak ada jawaban dari Ical, maka orang-orang yang sudah datang kepada Agung secara pribadi yang akan diakomodir. "Bila tidak ada (jawaban), maka orang-orang yang secara pribadi yang ketemu Agung, itu yang kita endorse ke pengurusan baru," tegasnya.

"Kalau Novanto melaksanakan dengan baik beliau aman sebagai Ketua DPR, bila tidak kami memberikan perhitungan," tandasnya.(dbs)

Proses Hukum Gagal, Kubu ARB Siapkan Munas

Bali, INDIKASINews -- Strategi yang diambil kubu ARB saat ini adalah menyerang melalui tiga sisi, yakni langkah hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, langkah politik melalui Koalisi Merah Putih (KMP) yang tetap solid memberikan dukungan, dan melalui proses pidana di Mabes Polri.

Kubu pendukung Aburizal Bakrie (ARB) mempersiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar jika proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat gagal atau ditolak.

"Langkah perjuangan kita terakhir adalah menggelar Munas Luar Biasa berdasarkan Pasal 30 ayat 3 tentang Anggaran Dasar Partai Golkar," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Nurdin Halid saat menghadiri Rapar Koordinasi daerah (Rakorda) di Denpasar, Minggu (15/3/2015).

"Kita memakai poin yang pertama yakni situasi partai genting," tambahnya.

Menurut dia, ada dua poin dalam Pasal 30 ayat 3 yakni situasi partai genting dan Dewan Pimpinan Partai (DPP) melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Meski begitu, Nurdin meminta para kader untuk tetap solid dan menunggu proses hukum yang sedang berlangsung di PN Jakarta Barat

"Jadi, kalau dalam strategi pemain bola, menyerang itu adalah langkah terbaik dibandingkan bertahan," tukasnya. (dbs)

NasDem Berikan Sejumlah Syarat Untuk Dana Parpol 1 Triliun

Jakarta, INDIKASI News -- Tjahjo Kumolo (Mendagri) membuat wacana agar setiap partai politik diberikan dana sebesar Rp1 triliun dari APBN. Partai NasDem menyambut baik usul tersebut tetapi sekaligus memberikan sejumlah syarat sebelum rencana tersebut direalisasikan.

"Dana Rp 1 triliun pantas kalau tingkat utang luar negeri turun, tingkat kesejahteraan rakyat meningkat, tingkat pengangguran menurun. Baru parpol pantas (dapat dana Rp 1 triliun )," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella di Jakarta, Rabu (11/3).

Rio mengakui, pengucuran dana parpol tersebut tidak serta merta bisa mengurangi tingkat korupsi. Memang, selama ini orang-orang yang terjerat korupsi rata-rata memberikan sumbangan untuk membesarkan partai, sehingga menggunakan cara-cara yang instan. Tetapi, sambungnya, banyak juga yang korupsi tidak untuk membesarkan partai.

Menurut dia, hal itu untuk mencegah agar tidak ada pihak yang berlomba-lomba membentuk partai demi uang Rp 1 triliun. "Kalau tiba-tiba ada bantuan Rp1 triliun, orang berlomba-lomba akan buat partai, hanya sekadar buat partai untuk pemilu. Padahal kemampuan tidak begitu siap, tapi bagaimana cara mendapatkan Rp1 triliun itu," tuturnya.

"Kalau Rp1 triliun hanya untuk menjawab parpol keluar dari korupsi, tidak sesimple itu. Korupsi banyak faktornya. Salah satunya terkait penegakan hukum, sistem yang mengakibatkan mudah untuk melakukan korupsi. Kalau Rp1 triliun bisa jamin itu, kita bantu saja Rp5 triliun," tandasnya. (dbs)

RSUD Arifin Achmad Terlantarkan Pasien

Pekanbaru, INDIKASI News -- ‎ Penelantaran pasien oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad memang sangat disayangkan. Termasuk anggota DPRD Riau yang menilai bahwa telantarkan pasien memang menjadi ciri khas rumah sakit pemerintah ini.

Betapa tidak, memang sering terjadi penelantaran pasien oleh pihak rumah sakit ini. terutama pasien yang tidak mampu. RSUD Arifin Achmad ini tidak memiliki rasa prikemanusian sedikitpun. Puluhan milyar uang rakyat dari pajak rakyat Riau telah dikucurkan untuk operasional serta pembelian obat-obat paten untuk pasien , tetapi pihak pengelola RSUD Arifin Achmad tidak ada empati sedikitpun terhadap pasien miskin. Ironis negeri diatas minyak dibawah minyak bumi ini pelayanan terhadap pasien terutama pasien miskin cukup memprihatinkan ini buktinya.

Meneteskan air mata, Jelita (44) Ahad sore (1/3/15), istri dari Junihar (44),, pasien luka bakar bercerita panjang soal sakit yang tengah dideritanya. Hal ini terlihat saat anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil membesuk dirinya, Senin (02/03/15). Ia pun tak segan menceritakan bagaimana keadaannya saat diterlantarkan pihak RSUD Arifin Ahmad (tempat dirinya berobat). Termasuk, tidak adanya dokter yang akan mengamputasi tangan kanannya. 

“Tolong saya di sini pak, kepada siapa lagi saya akan mengadu pak. Seminggu lebih saya diterlentarkan pihak rumah sakit, baru malam tadi saya dirawat di ruang Inap ini pak,” kata Jelita yang saat ini tengah dirawat di Gedung Baru Ruang Inap RSUD Arifin Ahmad. 

Adapun bagian tubuh yang paling parah terkena luka bakar terletak di bagian tangan kanannya. Ibu tiga anak ini pun mengatakan, kondisi tangan kanannya tidak bisa diangkat dan rasanya nyeri terus ia alami. 

“‎Dari malam tadi sampai sekarang, dokter cuman ngasih verban di tangan kanan saya. Obat-obatan lain tidak dikasihnya, pil pun tidak ada. Apa artinya kalau obat luar dikasih tapi obat dalam tidak dikasih,” terangnya.

‎Melihat hal ini, Muhammad Adil mengatakan, semestinya pihak RSUD tidak boleh bersikap menelantarkan pasiennya. Meskipun pasien tersebut berasal dari keluarga miskin, tapi tidak boleh diterlantarkan. 

“‎Apapun bentuknya, pasien harus ditangani, sembuhkan dia, baru dibolehkan pulang. Kalau diterlantarkan seperti itu, berarti pihak rumah sakit sudah melakukan suatu kesalahan dan bisa ditindak,” tegasnya. 

Berhubung pasien juga salah seorang masyarakat daerah pemilihannya, politisi Hanura ini mengatakan, persoalan ini akan disampaikan kepada anggota Komisi E DPRD Riau yang lain. 

“Kepada keluarga korban, adukan saja persoalan ini ke Komnas HAM, supaya di kemudian hari pihak rumah sakit bisa menyadari dan tidak akan mengulangi kesalahannya, ini persoalan fatal,” ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Bengkalis-Dumai-Meranti ini. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Jelita (44), sudah hampir sepekan terlantar di ruang rawat inap, RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.

Ia belum juga ditangani, karena dokter yang akan mengamputasi tangan kanannya belum juga datang.‎ Dari pantauan riauterkinicom, Ahad sore (1/3/15), istri dari Junihar Silaban (44), ini hanya terbaring lemas di depan ruang pendaftaran RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Sesekali dia merintih karena tangan kanannya yang mengalami luka bakar sejak 2007 lalu telah membusuk. 

Sudah 6 hari kami tidur di lantai rumah sakit ini. Kata perawat RSUD Arifin Achmad tunggu saja, sampai dokter datang dan mengamputasi tangan istri saya,'' tutur Junihar. ‎(kopi)

Anggota Dewan PDIP Zukri, Ikut Pilkada kabupaten Pelalawan RIAU

Pekanbaru, INDIKASI News -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) propinsi Riau Zukri disela-sela konferensi Cabang (Konfercab) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan seRiau , Senen (2/3-15) mengatakan kepada PPWI ia siap untuk ikut pemilihan kepala (Pilkada) daerah kabupaten Pelalawan.

Saatnya poros muda bangkit memimpin kabupaten Pelalawan , Ia siap untuk berkoalisi dengan partai manapun tutur anggota DPRD Riau telah dua kali terpilih menjadi anggota dewan dari daerah pemilihan kabupaten Pelalawan.

Konfercab PDIP Riau hampir Ricuh

Ketua , Wakil ketua, bendahara, sekretaris berasal dari 167 pengurus PAC berasal dari 12 daerah kabupaten/kota se Riau menghadiri Konferensi Cabang (Konfercab) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan seRiau diselenggarakan di Pekanbaru.

Usai pelantikan seluruh pengurus DPC (Dewan Pimpinan Cabang) kabupaten/kota se Riau , tinggallah pengurus DPC Rokan Hulu yang belum dilantik. Mereka ngotot menuduh pengurus bagi-bagi jabatan.

Pelantikan Pengurus DPC Rokan Hulu hampir batal beberapa orang pengurus walk out (keluar) .

Setelah dilakukan musyawarah dan mufakat ada sekitar 6 orang lebih menjabat sebagai wakil ketua, sedangkan untuk ketua DPC Rokan Hulu terpilih Ade Chandra. Pelantikan pengurus dilakukan malam hari setelah pengurus Propinsi Syarifuddin Poti menyelesaikan konflik tersebut.

Syarifuddin Poti merupakan anggota DPRD Propinsi Riau berasal dari daerah pemilihan Rokan Hulu, merupakan calon bupati Rokan Hulu .

Syarifuddin Poti dulu anggota DPRD kabupaten Rokan Hulu ,dua periode terpilih sebagai anggota dewan.

Hadir saat itu Ribka Tjiptaning menjabat Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Tenaga Kerja DPP PDI Perjuangan Ia mengatakan selamat berkonfercab bagi 167 PAC yang ada di Provinsi Riau penyusunan pengurus DPC memprioritaskan kader partai dan lebih mengutamakan asas musyawarah dan mufakat.

Pengurus memprioritaskan kader partai, jangan sampai kereta Marhein-nya dikusiri oleh orang yang tak tahu Marhein,'' kata Ribka, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan DPP PDIP. Orang dari luar partai yang ingin bergabung dengan PDIP syaratnya juga lumayan berat. Ia harus ikut sekolah partai artinya idelogi PDI Perjuangan harus tertanam dalam dirinya.

“Kita tidak mau lagi dipaksakan menerima orang-orang yang bukan berasal dari partai begitu juga untuk calon kepala Daerah PDIP tetap mengusung kader terbaiknya . Kalah maupun menang merupakan resiko bertarung dalam pilkada hal biasa pungkasnya”.

Ketua DPD PDI Perjuangan Riau Suryadi Khusaini mengatakan dalam menyusun kepengurusan DPC harus lebih mengutamakan kader. Bagaimana pun konsolidasi tetap harus berjalan. PDIP tetap akan mengutamakan kader ikut pemilihan Kepala daerah kabupaten/kota se Riau, untuk tahun 2015 ini ada 6 daerah yakni kabupaten Meranti, Pelalawan, Dumai, Kuansing, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, yang akan ikut pemilihan kepala daerah pungkas Suryadi Khusaini. (kopi).

Pendukung Ahok: Lawan Begal APBD DKI Jakarta

Jakarta, INDIKASI News -- Warga Jakarta memberi dukungan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu, 1 Maret 2015,di mana para pendukung dengan bersama-sama memakai topeng yang berwajah Ahok, menulis petisi di secarik kertas serta spanduk berukuran 10 meter yang membubuhkan tanda tangan para pendukung dan pamplet yang bertulisan “Berani Lawan Begal APBD, Luh Berani Gak?”.

Kordinator Gerakan Teman Ahok, Aditya Yogi Prabowo mengatakan kegiatan ini murni mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam memberantas korupsi. Dirinya membantah jika aksi yang dilakukan ini di danai oleh kelompok-kelompok tertentu yang selama ini mendukung Ahok.

“Aksi ini murni dari kami yang mengatasnamakan Teman Ahok yang merupakan generasi muda yang mendukung sikap Ahok,” ujar Aditya di Bundaran HI, Minggu (1/3/15).

Dalam aksinya itu, pihaknya juga membagikan 10 ribu topeng bergambar wajah Ahok secara gratis kepada masyarakat yang tengah menikmati kegiatan Car Free Day.

“Kita pakai topeng dan membagikan topeng, biar Ahok tidak merasa sendiri. Ada 10 ribu topeng yang dibagikan,” katanya.

Warga juga mendukung sikap Ahok mengungkap dugaan dana siluman dalam APBD DKI 2015. “Saya menilai ada kejanggalan dengan APBD DKI 2015, termasuk mengenai pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) senilai Rp 6 miliar, Ahok merupakan pemimpin yang sangat berani. “Ini sikap yang patut dicontoh,” ujar warga (Red)

AHOK : Gw ga ada kata panik bikin bangkrut Koruptor

Jakarta INDIKASI News -- Basuki Tjahaja Purnama menampik tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik yang menyebutkan tindakannya melapor beberapa anggota DPRD ke aparat penegakan hukum sebagai sebuah tindakan kepanikan. Justru, lanjut dia, langkahnya itu sebagai alternatif karena dirinya tidak memiliki hak angket (penyelidikan) maupun interpelasi (hak tanya) kepada anggota dewan.

"Gue ga ada kata panik? Gue itu mau bikin bangkrut koruptor, mereka yang main korupsi dikenakan tindak pidana pencucian uang dan gue mau bikin mereka miskin," tegas Basuki, di Balai Kota, Kamis (26/2/2015).
Sebelumnya beredar kabar di kalangan wartawan Balai Kota, Basuki telah melaporkan sebanyak empat anggota DPRD, atas tuduhan pencemaran nama baik serta dugaan penyalahgunaan APBD kepada Kejaksaan Agung.

Basuki menegaskan bakal menelusuri kekisruhan pembahasan APBD kepada aparat berwenang. Terlebih, ketika dia menemukan anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun yang diajukan oleh oknum DPRD setelah APBD disahkan dalam paripurna, 27 Januari 2015 lalu.

Ia menyebut, ada wakil ketua komisi yang meng-crop (memotong) 10-15 persen anggaran program unggulan yang telah disusun dan disahkan di paripurna. Kemudian, potongan anggaran itu dialokasikan untuk program bukan prioritas, dengan total mencapai Rp 12,1 triliun.

Misalnya pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik, membantah soal adanya anggaran siluman sebesar Rp 12,1 triliun pada APBD yang telah diserahkan ke Kemendagri. Taufik mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengada-ada membuat pernyataan seperti itu.

"Bayangkan... bagaimana logikanya Rp 12,1 triliun untuk satu kota Jakarta Barat? Itu enggak masuk akal. APBD cuma Rp 73,08 triliun kok. Biaya tidak langsung 60 persen kok ada Rp 12 T. Itu ngada-ngada, itu ngarang, itu tipe panik," ujar Taufik. (dbs)

LSM Garda Tipikor Sulut Desak KPK Lakukan Penyelidikan Sejumlah Kasus Tipikor Dan Gratifikasi

Sulut, INDIKASI News -- Ketua LSM Garda Tipikor Sulut, Ato Tamila angkat bicara soal dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi di balik semboyan membangun Sulawesi Utara (Sulut) bebas tanpa korupsi. Kasus dugaan ini sudah diketahui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2010 lalu, akan tetapi sudah masuk di tahun 2015 ini kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi seakan - akan didiamkan oleh pihak KPK sendiri.

Seharusnya KPK sejak tahun 2010 sudah melakukan langkah - langkah penyelidikan terhadap sejumlah temuan dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dan gratifikasi yang ada di meja KPK sendiri.

Pada tahun 2010, KPK telah memanen kasus dugaan tipikor di Sulut sebanyak 480 kasus tipikor dan sekarang sudah masuk di usia 12 tahun dan khususnya Abraham Samad sebagai ketua KPK sampai mau berakhir di bulan desember 2015, belum pernah mengungkap akan kasus dugaan tipikor dan gratifikasi di Sulut.

Seperti beberapa dugaan kebijakan yang terselubung oleh Dr.Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulut yang memberikan semboyan membangun Sulut tanpa korupsi, anak perbatasan utara NKRI ini (Talaud ) sangat fokal dengan slogan anti korupsi dan telah membeberkan sejumlah dugaan tipikor dan gratifikasi yang terselubung antara lain ; 1. Pada masa periode pertama Dr. Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulut ( 2005-2010 ) telah menyampaikan secara tegas pada beberapa kesempatan baik formal dan informal bahwa pertambangan PT.Mears Soputan Mining (PT. MSM) di Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara milik pengusaha Australia ini. “Selama saya menjabat sebagai Gubernur Sulut jangan harap memberikan izin kepada PT.MSM untuk beroperasi karena akan merusak lingkungan hidup dan hal ini di dukung penuh oleh elemen masyarakat Kabupaten Minahasa Utara bahkan pemerintah pusat waktu itu melalui menteri lingkungan hidup, Rahmad Witular juga mendukung tidak memberikan surat izin operasional PT.MSM tersebut walaupun ada upaya suap oleh pihak PT.MSM senilai Rp 4 miliar.

Namun sangat di sayangkan ketika akan berakhir masa jabatan Gubernur Sulut dan siap memasuki pencalonan kedua kalinya Sinyo Harry Sarundajang berubah 100 derajat dengan dugaan telah memberikan izin ke PT.SMS, hal ini sudah di ketahui oleh masyarakat luas tetapi tidak berdaya karena dugaan akses informasi dan aparat sudah di bawah kendalikan oleh Sinyo Harry Sarundajang sehingga tidak pernah terangkat ke permukaan publik di mana PT.SMS telah di duga melipat gandakan dana sebagai kompromi agar bapak Sinyo Harry Sarundajang selaku Gubernur Sulut dapat memberikan izin operasi PT.MSM. Diduga Gubernur Sulut telah menerima suap sebesar Rp 20 miliar yang akhirnya meloloskan PT.MSM untuk beroperasi.

Ketua LSM Garda Tipikor Sulut menduga ada praktik gratifikasi di balik keluarnya izin operasi PT.MSM. Untuk itu KPK harus berani melakukan langkah penyelidikan terhadap kasus dugaan penerimaan suap ini.

2. Dugaan pembangunan sarana air bersih melalui proyek Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Utara dengan anggaran Rp 5 miliardan lokasi di Paniki Kecamatan Mapanget Manado diperuntukan bagi masyarakat di Kelurahan Paniki. Tapi dugaanya di bangun di kawasan PT. Grand Kawanua Internasional (kawasan hotel Novotel dan perumahan elit). Hal ini karena pemilik perusahaan tersebut Haryanto Hadikosumo di duga orang dekat dan di duga sebagai penyandang dana Sinyo Harry Sarundajang ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Sulut tahun 2010 - 2015 sehingga pembangunan air bersih bukan masyarakat yang menikmati tetapi perusahaan tersebut, bahkan dugaan pembangunan sarana air bersih tersebut dilakoni oleh perusahan milik anaknya sendiri.

3. Dugaan pembangunan Gedung expo,Taman Anggrek di Kairagi Manado yang telah di anggarkan dari APBD sebesar Rp 15 miliar, tetapi hingga kini kondisi geung tersebut terlantar dan sangat memprihatinkan karena di bangun oleh perusahaan anaknya sehingga tidak tersentuh oleh hukum (pada saat itu).

4. Dugaan pembangunan kantor Perwakilan Sulut di Jakarta di renovasi dan di bangun dengan menggunakan dana APBD Sulawesi Utara sekitar Rp 300 miliar dan saat ini telah di serahkan pengelolaanya dan di kontrakan kepada pihak ke tiga selama 30 tahun dengan nilai kontrak per tahun sebesar Rp 10 miliar yang masuk ke kas pemerintah Propinsi Sulawesi Utara (hal ini tidak wajar) dan bahkan telah merugikan masyarakat Sulawesi Utara karena ada indikasi kolusi dengan Sinyo Harry Sarundajang bahkan ada dugaan korupsi karena dengan biaya sewa yang tidak sebanding dengan anggaran pembangunanya dan apabila KPK benar-benar melakukan penyelidikan apa yg terselubung selama kepemimpinan Dr.sinyo Harry sebagai Gubernur Sulut pasti banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratfikasi terungkap. KPK harus berani melakukan langkah - langkah penyelidikan. KPK harus bertindak tanpa pandang bulu, demi penegakan supremasi hukum.

Benarkah semboyan membangun Sulut tanpa Korupsi ?. (red)