Sulut, INDIKASI News -- Makin masifnya perilaku korupsi yang merugikan keuangan Negara,dan sudah menjadi realitas di hadapan kita semua, yang di beritakan oleh media cetak dan elektronik,namun sangat di sayangkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berani melakukan tindakan dan penyelidikan terhadap dugaan kasus tersebut.
Sejumlah dugaan kasus KKN,Gratifikasi dan Money Laundring di BPJN XI SULUT dan Gorontalo,serta Balai Sungai dan Irigasi Wilayah Sulawesi, pada hal mulai dari Ka, Balai,Ka Satker dan PPK,mereka di duga kuat memiliki kekayaan yang sudah tidak wajar lagi, Praktek-praktek Pencucian Uang dan Gratifikasi di BPJN XI SULUT dan Gorontalo sdh tidak asing lagi,semunya itu sering terjadi.
Ketua LSM Garda Tipikor Provinsi SULUT Ato Tamila sangat kecewe dengan kinerja para aparat penegak hukum terlibih KPK RI,KPK tidak memiliki nyali untuk menyelidiki kasus KKN,Gratifikasi dan Money Laundering di BPJN XI, Balai Sungai dan Irigasi Wilayah Sulawesi,jangan-jangan KPK sudah bermain mata dengan BPJN XI dan Balai Sungai Wilayah Sulawesi.Ujarnya.
Tamila menambahkan bahwa dugaan KKN,Gratifikasi dan Money Laundring ini sudah cukup lama,di saat para pengusaha kontraktor yg mendaftarkan prusahaanya itu sering terjadi pelanggaran hukum,seperti contoh pada tahun 2012, ada dugaan permainan fee antara komisi V DPRRI Jasty Soeprodjo yang membidangi PU wilayah Indonesia Timur khususnya di Propinsi Sulawesi Utara, ada dugaan Gratifikasi pada fee 5%-10% pada anggaran Rp 1,2 triliun yang di lakukan oleh Ka. BPJN XI SULUT dan Gorontalo bersama Jasty.Soeprodjo.Ujarnya.
Tamila telah membeberkan nama-nama Pejabat di lingkungan PPK, BPJN XI SULUT dan Gorontalo yang diduga kuat memiliki kekayaan yang sudah tidak wajar lagi, (AT)
.jpg)
